Jakarta, metroindonesia.co.id –
Di tengah meningkatnya urgensi perubahan iklim global, Indonesia menunjukkan langkah konkret dengan membangun tata ruang yang tidak hanya adaptif, tetapi juga berkelanjutan. Rabu, 25 Juni 2025 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, menggelar workshop puncak bertajuk “Langkah Selanjutnya untuk RDTR Enhanced dalam Proyek ILASP”, yang menjadi titik temu antara kebijakan, teknologi spasial, dan kesadaran akan perubahan iklim.
Didukung oleh International Centre for Environmental Management (ICEM) dan World Bank, kegiatan ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) sebuah proyek strategis yang mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih “climate-informed” dan responsif terhadap tantangan zaman.
RDTR Enhanced bukan hanya sebuah pembaruan teknis. Ia hadir sebagai jawaban atas kebutuhan perencanaan ruang yang sistematis, adaptif, dan partisipatif. Melalui pendekatan berbasis data spasial dan integrasi aspek ketahanan iklim, RDTR diharapkan mampu menjembatani antara rencana pembangunan dan kondisi geografis yang terus berubah akibat krisis iklim.
“Secara kebijakan, Indonesia sudah mengamanatkan penyusunan dokumen rencana tata ruang yang memperhatikan perubahan iklim,” tegas Sri Damar Agustina, Kepala Bagian Program, Keuangan dan Umum, yang hadir dalam workshop. Ia merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 sebagai payung hukum dari komitmen ini.
Workshop ini menjadi ruang pertemuan antara aktor nasional dan internasional untuk menyatukan langkah. Willem Van Der Muur dari World Bank menggarisbawahi pentingnya RDTR yang strategis dan efisien, sembari tetap adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kami sangat mendukung peningkatan kualitas RDTR yang mendukung investasi ramah iklim dan pembangunan berkelanjutan,” ucap Willem, seraya menyebut bahwa ICEM akan terus memberi dukungan teknis hingga dua bulan ke depan untuk menguatkan implementasi ILASP.
Tak kalah penting, Priska Marianne dari World Bank menyoroti peran Proyek ILASP dalam menyusun 500 RDTR yang climate-informed dan OSS-ready artinya, selain tangguh terhadap iklim, RDTR juga dirancang mendukung sistem perizinan terintegrasi yang memudahkan investasi.
Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini menandai babak baru dalam tata kelola ruang nasional. Dengan RDTR Enhanced sebagai model, Indonesia bersiap menghadirkan tata ruang yang bukan hanya legal dan teknis, melainkan juga visioner dan inklusif.
Langkah ini tidak hanya menjadi bukti keseriusan Indonesia menjawab perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang besar bagi daerah-daerah untuk menyusun dokumen tata ruang yang lebih berkualitas, berbasis data, dan sesuai kebutuhan lokal.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan internasional yang terus menguat, Indonesia semakin mantap menuju masa depan yang lebih tangguh, hijau, dan berkelanjutan melalui tata ruang.(JT)
