Natuna,metroindonesia.co.id – Sebuah kecamatan didaerah perbatasan Utara Indonesia, terdapat hamparan laut biru, semangat gotong royong dan kepedulian sosial hadir dalam bentuk nyata. Kejaksaan Negeri Natuna bersama TNI AU, Basarnas, RRI, dan PLN menyeberangi lautan menggunakan kapal KN SAR Kirana menuju Kecamatan Pulau Laut. Sebuah kecamatan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi membawa misi mulia. Kegiatan terpadu digelar di pulau ini mencakup bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, latihan Search and Rescue (SAR), hingga penyuluhan hukum tentang pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini bukan sekadar program seremonial, ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di pelosok yang selama ini sering terabaikan.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Natuna, Tulus Yunus Abdi, kehadiran sejumlah instansi ini merupakan bagian dari pendekatan holistik untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
“Kami hadir bersama Lanud Raden Sadjad, Basarnas, RRI, dan PLN sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pulau Laut. Selain penyuluhan hukum, ada juga layanan kemanusiaan seperti pemeriksaan kesehatan dan pelatihan keselamatan,” ujarnya, Rabu, 06)08/2025.
Misi ini mencerminkan paradigma baru lembaga penegak hukum, di mana penindakan bukan satu-satunya fungsi kejaksaan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat kini menjadi bagian penting dari pendekatan humanis digaungkan oleh Jaksa Agung RI.
Dalam sesi penyuluhan hukum, Kejari Natuna menyoroti tata kelola keuangan desa dan isu krusial kerap menjadi sumber masalah hukum di berbagai daerah. Materi disampaikan berlandaskan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2024
Kebijakan Kejaksaan Agung RI tentang pencegahan korupsi berbasis edukasi
Fokus utama penyuluhan adalah pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap regulasi, terutama dalam penggunaan dana desa jumlahnya signifikan.
“Wilayah seperti Pulau Laut memiliki keterbatasan akses informasi hukum. Maka kehadiran kami langsung ke desa adalah bentuk tanggung jawab institusi dalam menyebarluaskan pemahaman hukum,” tegas Tulus.
Di sisi lain, kegiatan kemanusiaan juga menjadi daya tarik tersendiri. Tim medis gabungan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis layanan yang sangat dinanti masyarakat kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Basarnas dan TNI AU turut mengadakan pelatihan keselamatan dan simulasi penyelamatan laut, mengingat Pulau Laut adalah daerah pesisir rawan cuaca ekstrem dan bencana alam.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Natuna, Suhardi, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan terpadu seperti ini bukan hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat peran pemerintah desa.
“Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin lintas instansi di berbagai wilayah perbatasan lainnya.
Kegiatan di Pulau Laut membuktikan bahwa sinergi antar instansi bukan sekadar wacana. Ketika institusi hukum, militer, penyiaran, dan pelayanan publik bergandengan tangan, masyarakat merasakan langsung manfaatnya.
Bagi warga Pulau Laut, kedatangan rombongan ini bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga pesan bahwa mereka tidak sendirian.
Dan bagi negara, kegiatan ini menjadi simbol kuat bahwa pembangunan dan keadilan tidak boleh hanya menyentuh pusat, tetapi harus merambah hingga ke ujung-ujung terluar republik.(Roy)
