Natuna, metroindonesia.co.id – Langkah cepat Pemda Natuna untuk meningkatkan pemasaran hasil UMKM patut diacungi jempol.
Celakanya langkah ini tidak dapat diimplementasikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Natuna, dibawah kepemimpinan Marwan Syaputra.
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengaku telah menjajaki kunjungan ke Pemda Cirebon, prihal pemasaran UMKM Natuna ke daerah itu. Dalam lawatannya 1 tahun lalu, dirinya membawa beberapa kepala OPD salah satunya Kadisperindag Natuna, guna mendengar secara langsung apa yang dibutuhkan disana.
Namun, setahun sudah berlalu belum ada tindak lanjut, dari Disperindagkop Natuna. Mirisnya lagi data untuk memasarkan produk UMKM Natuna tidak ada sama sekali. lalu apa saja yang dilakukan Kadisperindag Natuna?,
Marwan seakan-akan berkantor diluar, sebab dirinya jarang berada di Natuna,alias rajin berangkat. Kendati rajin berangkat program yang diinginkan pemkab Natuna terkait pemasaran UMKM nol sama sekali.
Akibat jarang dikantor, hal tersebut pernah ditanyakan wartawan, namun sang kadis mengaku jika dirinya berangkat atas izin dari pimpinan. Pertanyaannya, apa saja yang dikerjakan Kadis tersebut diluar daerah?. Kok doyan betul berangkat?. Lalu siapa saja yang memakai anggaran perjalanan dinas luar daerah di Disperindagkop Natuna?.
Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki mengaku jika Disperindahkop merupakan mitra kerjanya.
“Ia sangat menyanyangkan hasil kunjungan ke Ceribon bersama Wabup tidak diimplementasikan, itu sama aja bohong,” ujar Marzuki saat diwawancarai diruang kerjanya, di Kantor DPRD Natuna, Kamis 2 November 2023.
Artinya sampai sekarang produk Natuna masih terkendala pemasaran, produk dan kemasannya, merupakan tanggung jawab Disperindagkop untuk membinanya.
“Kalau ini jadi akan berdampak pada ekonomi masyarakat pada pelaku UMKM sendiri,” ucapnya.
Sangat disayangkan jika Bupati bersama Wakil bahu – membahu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lewat prodak UMKM,namun OPDnya kurang greget.
Ia mengatakan,setiap kunjungan kerja ataupun studi banding dinas, harus dapat di implementasikan ke daerah agar ada manfaatnya .
“Karena secara keseluruhan biaya yang dipakaikan memakai duit daerah,” ucap Marzuki. Dan ini bukan berlaku kepada Kadisperindagkop aja, seluruh kepala OPD harus bisa mensuport langkah yang dilakukan Bupati bersama wakilnya.
” Bupati bersama Wabup sudah membuka jalan, harusnya kepala OPDnya ngejar dong,” ucapnya .
Memang kata Marzuki, beberapa waktu lalu fraksi partai Gerindra meminta Bupati Natuna Wan Siswandi agar kinerja dinas-dinas dievaluasi. Namun Bupati beranggapan kinerja dinas sudah cukup bagus.
“Akan tetapi sekarang kan ada juga beberapa dinas yang masih dalam kritikan masyarakat terutama Disperindagkop,” jelasnya.
Jika Bupati ingin kepala OPDnya berjalan, perlu dilakukan evaluasi per 6 bulan, jika tak bisa bekerja tentu ini akan jadi catatan bagi Bupati.
“Kita inginnya ada kerangka kerja yang dibuat dan disampaikan ke kepala daerah. Tercapai tidak kerangka kerja itu,” tambahnya.
Sebelumnya Kepala Disperindagkop Natuna, Marwan saat dikonfirmasi belum lama ini, menerangkan, bahwa pihaknya masih mendata produk UMKM di Natuna.
“Setelah itu baru kita rapatkan bersama dinas terkait, seperti dinas Pertanian, Perikanan dan DPMPTS,” terang Marwan.
Marwan beralasan, bahwa Natuna belum mempunyai UMKM yang beriorentasi ekspor dan bahan bakunya juga tidak selalu tersedia, sedangkan dari pihak pengusaha Cirebon meminta setiap bulannya barangnya ada.
“Jadi data itu tidak sembarang mau kita ambil, salah beri data, pemasaran bisa mandeg karena tidak tersedia,” sebut Marwan.
Marwan menuturkan, tugas itu bukan tanggungjawab Disperindagkopum saja, terkait bahan baku ada dinas Pertanian dan Perikanan, jadi harus dirapatkan secara sinergi.
“Mudah-mudahan tahun ini datanya sudah ada,” ungkapnya.(mam)
Editor: Soleh
