Lingga,metroindonesia.co.id – Di Kabupaten Lingga, jalur DAMRI bukan sekadar lintasan bus. Ia adalah urat nadi mobilitas warga menghubungkan desa, pasar, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Maka ketika wacana pengalihan trayek muncul, gelombang keberatan pun tak terelakkan.
Awalnya, perubahan rute DAMRI dimaksudkan sebagai bagian dari penyesuaian operasional.
Namun di lapangan, kebijakan itu justru memicu keresahan. Warga merasa jalur selama ini menjadi tumpuan hidup sehari-hari terancam terputus.
Tekanan publik itu akhirnya menemukan jalannya.
Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga mengambil langkah korektif dengan menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.
Hasilnya, trayek Daik–Penarik dikembalikan ke rute semula Daik–Pancur–Tanjung Awak. Sementara rute Dabo–Jagoh dialihkan menjadi Dabo–Kuala Raya, dan trayek Daik–Kudung tetap berjalan tanpa perubahan.
Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Hendry Efrizal, menyebut keputusan ini sebagai cermin respons pemerintah terhadap suara warga.
“Sejak awal masyarakat menolak pengalihan rute. Ada aspirasi dari warga, kepala desa, dan LSM. Karena itu kami menyurati BPTD. Perubahan ini bukan kebijakan sepihak, tapi tindak lanjut dari tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, kehadiran DAMRI di Lingga memang membawa harapan besar. Bagi banyak warga, bus DAMRI adalah moda transportasi paling terjangkau, aman, dan relatif nyaman dibanding alternatif lain.
Tarif dipatok Rp20 ribu untuk Daik–Tanjung Awak dan Rp15 ribu untuk Dabo–Kuala Raya, menjadi solusi bagi mobilitas harian masyarakat kepulauan.
Namun, persoalan tak berhenti pada tarif dan rute. Infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah ruas dinilai belum ideal, bahkan berisiko bagi kendaraan dan penumpang.
Manager Usaha DAMRI, Supriono, tak menampik kondisi tersebut.
“Kondisi di lapangan belum sepenuhnya ideal. Masih ada ruas jalan yang kurang nyaman dan berisiko. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi ke depan,” katanya.
Meski begitu, dari sisi pelayanan, DAMRI memastikan armada yang beroperasi tetap dalam kondisi layak. AC berfungsi, kendaraan terawat, dan standar keselamatan tetap dijaga.
“Unit masih memadai dan layak beroperasi. Prinsip kami jelas, pelayanan terbaik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Supriono.
Dikoreksinya trayek DAMRI di Lingga menjadi lebih dari sekadar perubahan jalur. Ia adalah penanda bahwa suara publik masih memiliki daya tawar dalam kebijakan transportasi daerah.
Di tengah tantangan geografis dan infrastruktur, keputusan ini memberi harapan baru bahwa layanan publik dapat berjalan seiring dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi warga Lingga, DAMRI bukan hanya bus yang melintas tetapi simbol hadirnya negara di jalan-jalan yang mereka lewati setiap hari. (Taufik Safira)
Editor: Roy
