Membangun Pemerintahan Anambas Bersih dan Berintegritas
Tanjungpinang,metroindonesia.co.id – Langkah besar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kejaksaan Tinggi Kepri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) penguatan koordinasi hukum, hadir sosok Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, yang mencuri perhatian. Tidak hanya sebagai tamu daerah, tetapi sebagai pemimpin menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan berintegritas.
Bertempat di Aula Sasana Baharudin Lopa Kejati Kepri, Bupati Aneng tampil memberi penekanan bahwa kerja sama hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk melindungi aparatur dan memastikan pembangunan berjalan pada koridor tepat.
“Seluruh ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Anambas harus bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan baik bersama APH, agar hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dapat kita cegah,” tegas Aneng, menandaskan pentingnya pencegahan sejak dini.
Dalam beberapa kesempatan, Aneng dikenal konsisten menguatkan pola kerja yang berbasis early warning system. Baginya, pendampingan hukum bukanlah momok, melainkan ruang komunikasi yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meminimalkan kesalahan prosedural.
Ia menilai Kejaksaan Negeri Tarempa telah memberikan peran penting dalam edukasi hukum kepada OPD di Anambas.
“Dengan edukasi hukum dari Kejaksaan Tarempa, banyak hal dapat dihindari. Karena itu, koordinasi dan komunikasi baik harus selalu kita jaga,” ujarnya.
Kata-kata ini menunjukkan karakter kepemimpinan Aneng yang mengedepankan keterbukaan dan kehati-hatian. Ia tidak ingin pembangunan di Anambas terhambat karena ketakutan birokrasi, namun juga tidak ingin aparatur lengah terhadap aturan.
Di balik penandatanganan MoU tingkat provinsi dan perjanjian kerja sama se-Kepri, Aneng melihat momentum yang lebih besar, kesempatan untuk memperbaiki budaya kerja aparatur.
Aneng menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan sinergi hukum yang solid untuk menjaga kepercayaan publik.
Baginya, pemerintahan yang bersih bukan hanya target, tetapi fondasi harus terus dipelihara.
“Kita ingin Anambas terus maju dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kesalahan prosedural,” ujarnya.
Kehadiran Bupati Aneng dalam agenda strategis tersebut menjadi simbol bahwa Anambas tidak ingin berjalan sendiri. Daerah kepulauan ini justru ingin menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Melalui kerja sama yang diperkuat, Aneng berharap pembangunan di Anambas semakin kokoh dari sisi regulasi, berani berinovasi, dan tetap berada dalam jalur hukum tepat.
Dengan gaya kepemimpinan tegas namun komunikatif, Aneng menempatkan dirinya sebagai jembatan antara aparat, birokrasi, dan masyarakat, mengukuhkan perannya sebagai bupati tidak hanya memimpin, tetapi juga melindungi.(TM)
Editor : Roy
