Jakarta, metroindonesia.co.id –
Kala senja mulai turun di Jakarta, aula Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tampak semarak. Deretan toga biru tua—ciri khas Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi saksi pelantikan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (PP KAPTI-Agraria) periode 2025–2028. Namun di balik seremoni pengibaran pataka, tersembunyi agenda yang jauh lebih besar, mempercepat transformasi layanan pertanahan di tengah pusaran era digital.

Sumber Daya Manusia sebagai “Mesin” Inovasi

“Pelayanan publik ibarat gawai cerdas, sehebat apa pun perangkat kerasnya, tanpa software dan baterai yang mumpuni, ia mati suri,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di podium. Dalam analogi itu, “baterai” utama adalah 13.705 alumni STPN yang tersebar di seluruh Indonesia, 6.211 di antaranya berdinas langsung di ATR/BPN.

Bagi Nusron, angka itu bukan sekadar statistik; ia representasi nyata bahwa KAPTI-Agraria adalah pemasok oksigen bagi mesin birokrasi pertanahan. “Kalau tak kita siapkan sejak sekarang, birokrasi ini bisa ‘dibunuh’ oleh zaman. Teknologi bergerak lebih cepat daripada regulasi,” tegasnya.

STPN, kampus negeri mungil di Sleman, Yogyakarta, diam-diam memegang peran strategis. Di sana para taruna belajar memetakan batas desa, mengukur bidang tanah, hingga menafsirkan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang. Lulusannya langsung ‘nyemplung’ ke garis depan: loket kantor pertanahan di 514 kabupaten/kota. Artinya, setiap pembaruan prosedur dari sertipikasi elektronik hingga blockchain peta bidang, bertarung dengan kebiasaan lama yang telah mendarah daging.

Sri Pranoto, Ketua Umum PP KAPTI-Agraria yang baru, menangkap tantangan itu. “Kami menyebutnya The Next Level, kami ingin alumni menjadi agen perubahan, bukan sekadar roda administrasi,” tuturnya. Organisasinya telah merancang program beasiswa upskilling, hackathon inovasi pelayanan, hingga klinik etika profesi: paket lengkap agar para agrarian officers tak tertinggal.

Nusron tidak sekadar menyematkan pin emas; ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk kritik. “Jangan sungkan menegur kami habis rapat angkat telepon, kirim white paper, atau tag saya di grup,” candanya, memancing tawa hadirin. Tapi nada serius kembali terdengar: “Masukan kalian penting, karena di balik setiap feedback ada nasabah pelayanan: petani kecil yang menanti legalitas lahan, atau investor properti yang memacu roda ekonomi.”

Permintaan itu mencerminkan satu tekad besar Kementerian: membangun ekosistem digital first yang adaptif. Sejak 2024, ATR/BPN menggulirkan layanan Sentuh Tanahku 2.0, aplikasi mobile untuk cek sertipikat, pengajuan balik nama, hingga konsultasi daring dengan petugas. Namun lonjakan permintaan, 3,2 juta unduhan dalam 18 bulan, menguji kapasitas server sekaligus kesigapan SDM. Di sinilah, kata Nusron, “darah baru” KAPTI-Agraria ditunggu.

Menjaga “Sense of Humanity” di Balik Otomasi

Di era kecerdasan buatan, akurasi bukan lagi masalah, tetapi empati bisa hilang. “Algoritma tak paham air mata petani yang tertahan di loket,” kata seorang pejabat senior BPN off-record. Karena itu, KAPTI menyiapkan modul human-centric design bagi para frontliner: cara menyapa warga lanjut usia yang gaptek aplikasi, menenangkan calon debitur yang cemas, hingga menjelaskan istilah batas hak milik dalam bahasa sederhana.

Sri Pranoto menambahkan, “Feature terbaik teknologi bukan sekadar paperless, tetapi hassle-less bagi rakyat,” ucapnya Jumat 20/06/2025.

Terakhir, Nusron menitip harapan agar alumni juga berguna bagi almamater. Dari 13.705 lulusan, hanya sebagian kembali ke kampus sebagai mentor. Padahal, STPN kini sedang menata kurikulum berbasis smart land governance, topik yang tak bisa diajar tanpa kisah lapangan. “Kita hanyalah rantai panjang keberlanjutan ilmu,” kata Sri Pranoto. “Transfer pengalaman itu kunci agar pengetahuan tak stagnan di ruang kelas.”

Agenda besar transformasi tanah memang tak bisa selesai dalam satu periode kepengurusan. Ada warisan persoalan klasik tumpang-tindih peta, mafia tanah, kualitas data yang timpang antar-daerah, yang menuntut solusi berlapis. Namun langkah hari itu, diiringi kibaran panji biru STPN, menjadi simbol tekad bersama: alumni, birokrasi, dan publik meniti garis lurus menuju pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan manusiawi.

“Kalau tanah adalah Ibu Pertiwi,” tutup Nusron, maka tugas kita memastikan akta kelahirannya sah di mata hukum dan mudah di kantong rakyat.”(JT)