Tanjungpinang,metroindonesia.
co.id – Sebuah warung kopi sederhana di bawah SMAN 2 Karimun, perdebatan kecil tentang politik daerah pada suatu sore November 2024 berubah menjadi keributan. Minuman tuak tadinya menyatukan tawa, justru menjadi saksi pertengkaran antara beberapa orang.

Suasana semakin memanas, saat Judin Manik, seorang pria biasa yang tengah berada di sana, akhirnya tersulut emosi. Saat korban Jonson Manurung merangkul lehernya dari belakang, Judin spontan mengambil kunci motor di saku celananya dan menusukkan ke arah korban. Luka lecet dan robek di tubuh Jonson pun menjadi bukti nyata betapa cepatnya emosi bisa mengubah pertemanan menjadi permusuhan.

Kasus ini kemudian masuk ke ranah hukum. Judin dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Namun, alih-alih berujung di meja hijau dengan putusan pidana penjara, perkara ini mengambil jalan lain Restorative Justice (RJ).

Senin, 29 September 2025, melalui sarana virtual, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso bersama jajarannya memaparkan perkara ini di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. Dalam forum tersebut, diputuskan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ada perdamaian yang lahir dari hati. Jonson, sang korban, menerima permintaan maaf dari Judin. Keduanya sepakat untuk mengakhiri konflik, dan masyarakat sekitar pun menyambut positif penyelesaian damai ini.

Menurut Kejaksaan, perkara ini memenuhi syarat sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Judin belum pernah dihukum, baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan tidak ada kerugian materil. Yang lebih penting, ada pengakuan salah, permintaan maaf, dan pemaafan tulus.

Keadilan restoratif yang ditempuh bukan berarti menghapus kesalahan begitu saja, tetapi mengembalikan keseimbangan. “Prinsipnya bukan balas dendam, melainkan pemulihan membawa hubungan sosial kembali ke titik semula,” ujar pihak Kejati Kepri.

Bagi masyarakat Karimun, keputusan ini menjadi cermin bahwa hukum tidak melulu soal menghukum, tetapi juga bisa menghadirkan keadilan yang manusiawi. Dalam ruang lingkup kecil, warung kopi yang dulu menjadi saksi pertikaian kini bisa kembali menjadi tempat bercengkrama, bukan permusuhan.(Robi)