Natuna,metroindonesia.co.id – Angka Rp13,1 miliar terkesan mengagumkan, anggaran ini diserap oleh 15 Puskesmas di Kabupaten Natuna selama tahun 2024. Namun di balik nominal fantastis tersebut, tersisa pertanyaan besar kemana dana itu benar-benar mengalir?

Dana ini berasal dari dua sumber utama Rp6,8 miliar dari kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Rp6,3 miliar dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Disalurkan untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar masyarakat Natuna, dana ini seharusnya menjadi ujung tombak perbaikan layanan kesehatan di daerah perbatasan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansya, saat dikonfirmasi beberapa wartawan diruang kerjanya,Senin,14/07/2025 menegaskan bahwa mekanisme penyaluran sudah sesuai ketentuan. Dana kapitasi langsung masuk ke rekening masing-masing Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sementara BOK melewati kas umum daerah sebelum dialokasikan ke unit pelaksana teknis.

Namun, data menunjukkan Puskesmas Ranai sebagai penerima anggaran terbesar. Alasan utamanya karena jumlah peserta JKN tinggi. Skema kapitasi memang didesain berbasis jumlah peserta aktif, namun, ini juga membuka ruang bagi ketimpangan distribusi dan efektivitas penggunaan dana.

Menjadi sorotan bukan hanya jumlah anggaran, melainkan minimnya informasi publik soal penggunaannya. Hingga pertengahan Juli 2025, tidak ditemukan laporan resmi terpublikasi, menjabarkan alokasi dan realisasi anggaran di masing-masing Puskesmas.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa dokumen penggunaan anggaran publik merupakan informasi wajib dan harus tersedia setiap saat.

“Sudah sesuai peraturan belum? Kalau sesuai, mana datanya? Kalau tidak, siapa yang bertanggung jawab?” Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kini menggema dari masyarakat sipil Natuna yang mulai kritis terhadap layanan publik.

Pemerintah pusat sejatinya sudah menegaskan aturan main pengelolaan dana kesehatan. Tiga regulasi utama menjadi landasan hukum dan teknis adalah,

Permenkes No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa minimal 60% dana kapitasi harus dialokasikan untuk jasa pelayanan tenaga kesehatan, dan maksimal 40% untuk operasional layanan.

Perpres No. 46 Tahun 2021 menegaskan pentingnya pelayanan promotif-preventif berbasis kinerja FKTP.

Petunjuk Teknis Dana BOK 2024 (KMK No. HK.01.07/MENKES/2001/2024) menyebutkan bahwa alokasi harus memperhatikan wilayah, ibu-anak, dan fiskal daerah, dan wajib mendukung layanan kesehatan esensial.

Jika dana sebesar Rp13,1 miliar dikelola sesuai aturan, seharusnya ada peningkatan signifikan dalam mutu layanan kesehatan. Tapi, jika tidak, maka alokasi besar ini bisa menjadi ironi banyak uang, sedikit hasil.

Kepala Puskesmas bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Artinya, mereka memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam mengelola dana dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Jika terjadi pelanggaran proporsi alokasi tidak sesuai dengan Permenkes, atau kegiatan fiktif yang didanai BOK, potensi temuan hukum sangat terbuka. Dan Natuna bisa jadi contoh buruk dari daerah dengan pengelolaan kesehatan tidak akuntabel.

Sampai berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya menghubungi pihak BPJS Kesehatan, Kepala Puskesmas Ranai, serta pelaksana kegiatan untuk mendapatkan kejelasan. Jawaban mereka akan menjadi kunci, apakah dana benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru tersesat dalam sistem?

Catatan Akhir redaksi Ketika Anggaran Besar Harus Diikuti oleh Kepercayaan Besar

Dana publik adalah amanah. Ia bukan hanya soal angka di neraca keuangan, tapi tentang kepercayaan masyarakat kepada sistem kesehatan yang melayani mereka. Jika Rp13,1 miliar benar-benar digunakan dengan benar, maka Natuna selangkah lebih maju. Tapi jika tidak, maka ini bukan hanya kerugian keuangan—tapi kerugian kepercayaan.(Roy)