Asahan, metroindonesia.co.id – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rapat koordinasi lintas instansi dalam rangka penguatan penanganan kasus perambahan kawasan hutan, Jumat (20/06/2025). Rapat ini melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Rakor ini difokuskan pada langkah strategis inventarisasi dan verifikasi terhadap perusahaan maupun individu yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Penertiban ini dinilai mendesak, mengingat maraknya alih fungsi kawasan hutan yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu tata ruang wilayah.

Kepala Kanwil BPN Sumut menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya menegakkan hukum agraria dan kehutanan, serta memastikan perlindungan kawasan hutan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menyelaraskan data, status tanah, dan kawasan hutan, sekaligus mempertegas batas-batas wilayah guna menghindari konflik dan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Melalui rakor ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas pelaku perambahan hutan, sejalan dengan visi nasional menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah.(JT)