Natuna, metroindonesia.co.id – Di tengah harapan besar pada program Sekolah Rakyat, gagasan mulia datang dari Presiden Prabowo untuk memberi akses pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah buram birokrasi saling menghindar dari tanggung jawab.

Sudah memasuki H-3 dari jadwal seharusnya kegiatan belajar dimulai, namun suasana di lapangan masih sunyi. Tidak ada tanda-tanda dimulainya aktivitas pendidikan. Tak hanya molor dari jadwal, kini muncul pula fenomena “saling lempar tanggung jawab” antara dua instansi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan Natuna, Nasria, menyatakan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat sepenuhnya berada di bawah kendali Dinas Sosial.

“Itu ranahnya Dinas Sosial, kami tidak ikut campur,” ujar Nasria lewat pesan WhatsApp pada Jumat, 18 Juli 2025.

Pernyataan ini seakan menutup pintu harapan bahwa Dinas Pendidikan akan terlibat aktif dalam pelaksanaan program pendidikan yang notabene menjadi bagian dari misi nasional.

Namun, pernyataan berbeda justru muncul dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Ketika ditanya mengenai siapa tenaga pengajarnya, pihaknya menyarankan agar wartawan langsung menanyakannya kepada Dinas Pendidikan.

Saling tunjuk ini menimbulkan satu pertanyaan besar, siapa yang benar-benar bertanggung jawab? Lebih penting lagi, ke mana harus berharap masyarakat menanti anak-anak mereka bisa kembali bersekolah secara layak?

Program Sekolah Rakyat awalnya disambut hangat oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah tertinggal, terluar, dan terisolasi. Di Natuna, program ini seharusnya menjadi angin segar bagi banyak anak-anak terkendala ekonomi dan akses pendidikan. Namun, hingga kini, janji tinggal janji.

Bukan hanya belum berjalan, komunikasi antarinstansi pun terkesan kacau. Tidak ada kejelasan sistem koordinasi, tidak pula ditemukan satu suara atau peta jalan pelaksanaan yang transparan. Masyarakat pun terjebak dalam kebingungan.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek rutin. Ia adalah upaya menjembatani kesenjangan pendidikan. Namun jika pelaksanaannya tidak serius dan justru dirundung tarik-ulur tanggung jawab antarinstansi, maka dikhawatirkan Sekolah Rakyat hanya akan menjadi catatan gagal dari niat baik pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, terutama dua dinas saling berkait, seharusnya segera duduk bersama dan membangun koordinasi yang jelas. Jangan sampai program ini karam hanya karena ego birokrasi dan minimnya komitmen.

Di balik semua ini, ada masa depan anak-anak Natuna sedang dipertaruhkan. Mereka tidak butuh saling tuding, mereka butuh pendidikan.(Roy)