Natuna,metroindonesia.co.id – Tingginya harga kebutuhan pokok menjadi keluhan masyarakat, membuat Pemerintah Kabupaten Natuna menunjukkan kepeduliannya dengan mengambil langkah cepat untuk mengatasi mahalnya harga minyak goreng Minyakita yang dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bagi banyak keluarga, selisih harga beberapa ribu rupiah pada satu liter minyak goreng bukan sekadar angka. Kenaikan harga hingga mencapai Rp21.000–Rp23.500 per liter tentu berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Kondisi inilah mendorong Pemkab Natuna untuk segera turun tangan mencari solusi.
Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko, menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat terus menanggung beban akibat tingginya harga Minyakita. Karena itu, rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan sejumlah organisasi perangkat daerah langsung digelar untuk memetakan akar persoalan sekaligus menyiapkan langkah penanganan.
Menurut Boy, harga Minyakita di tingkat produsen di Jakarta sekitar Rp14.500, sementara HET tercantum pada kemasan sebesar Rp15.700. Jarak harga begitu jauh dengan kondisi di Natuna menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini kan terlalu jauh, sehingga sangat memberatkan masyarakat. Nah, kita mencari solusinya bagaimana supaya harganya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Tidak berhenti pada pembahasan, Pemkab Natuna juga akan segera memanggil para pelaku usaha dan distributor untuk duduk bersama mencari jalan keluar. Pemerintah ingin mengetahui secara rinci penyebab tingginya harga, mulai dari biaya transportasi, distribusi hingga mekanisme pengadaan barang.
Salah satu opsi sedang dipertimbangkan adalah memanfaatkan jalur Tol Laut agar distribusi Minyakita dari Jakarta menuju Natuna menjadi lebih efisien. Langkah ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab mahalnya harga di tingkat konsumen.
Selain itu, Pemkab juga membuka peluang menghadirkan pengusaha bersedia mengambil kuota Minyakita langsung dari Jakarta. Upaya tersebut diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sehingga harga jual kepada masyarakat bisa kembali mendekati HET.
“Kalau memang berat, nanti kita cari pengusaha yang berani mengambil kuota Minyakita langsung dari Jakarta ke Natuna. Dalam waktu dekat ini kita panggil para pengusaha,” tegas Boy.
Dari hasil koordinasi dengan Bulog Ranai, diketahui kebutuhan Minyakita di Natuna mencapai sekitar 2.000 kardus setiap bulan. Namun pasokan diterima Bulog belum stabil karena bergantung pada distribusi dari Bulog Tanjungpinang.
Kepala Perum Bulog Ranai, Pencius Siburian, memastikan Minyakita disalurkan melalui Bulog selalu dijual sesuai HET. Persoalan muncul ketika stok Bulog habis dan kebutuhan masyarakat dipenuhi distributor swasta yang menjual dengan harga lebih tinggi.
Data Bulog menunjukkan sekitar 65 persen Minyakita yang beredar di Natuna berasal dari distributor swasta, sedangkan hanya sekitar 35 persen berasal dari Bulog. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang kini berupaya diatasi melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan para pelaku usaha.
Langkah cepat yang diambil Pemkab Natuna menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat. Tidak sekadar menyoroti persoalan, pemerintah memilih turun langsung, mengumpulkan para pihak terkait, serta mencari solusi konkret agar kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh warga Natuna. Hadir dalam pembahasan itu, Saber pangan, Kanit Reskrim, Pimcab bulog, asisten 2, Kadis Ketahanan Pangan, Dishub, Inspektorat, Camat Tanjung, Cemaga Bungtim, Kabag Ekonomi.(RS)
Editor: leh
